Kemenko Perekonomian Dorong Akselerasi Reformasi Regulasi Lewat Workshop

Lebih lanjut Asdep Netty menyampaikan, proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD membutuhkan reformasi struktural pada 242 instrumen OECD yang menyangkut seluruh Kementerian dan Lembaga.

Dalam proses perbaikan tersebut memerlukan prinsip-prinsip GRP dalam implementasinya.

Kegiatan ini terbagi atas dua bagian, yakni workshop hari pertama yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Cetak Biru APEC dalam rangka mempromosikan penerapan praktek GRP dengan menghadirkan narasumber dari Amerika Serikat, Selandia Baru, Filipina, Thailand, serta Indonesia.

Kegiatan hari selanjutnya, berupa simulasi penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk memberikan pembekalan bagi aparat pemerintah dalam menyusun kebijakan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, di antaranya Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar dan Kepala Pusat Pengembangan SDM SPK Badan Standarisasi Nasional, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hadir juga Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi BRIN. (mrk/jpnn)