Kemenkominfo Dorong Pembangunan Kota Ramah Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyerukan agar pemerintah daerah menciptakan Kota Ramah Disabilitas untuk pemerataan pembangunan di daerah masing-masing.

Hal ini dilakukan sekaligus untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, agar setiap kota memiliki fasilitas untuk membantu para penyandang disabilitas, yang memiliki kebutuhan khusus.

“Pemerintah daerah, dibantu oleh pemerintah pusat agar membangun fasilitas public yang dapat mengakomodasi kebutuhan warga penyandang disabilitas yang masih sering terabaikan,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kememterian Komunikasi dan Informatika Rosaritas Niken Widiastuti, di Jakarta, Senin (30/7).

Menurut Niken, hasil pembangunan yang nyata adalah ketika terdapat pemerataan pembangunan di seluruh elemen warga bisa merasakan dampak dari pembangunan tersebut, tak terkecuali kelompok disabilitas.

Niken merujuk data dari Bappenas, diperkirakan terdapat 15 persen jumlah penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Untuk itu dia menegaskan pemerintah mendorong kota-kota di seluruh Indonesia untuk memperbaiki Inklusitivitas dan kota ramah bagi penyandang disabilitas.

“Kesadaran bersama semua pihak perlu diwujudkan. Keseriusan kepala daerah dan partisipasi publik perlu didorong agar lebih perduli untuk mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. Peran serta masyarakat diperlukan untuk mengetahui apa persoalan sesungguhnya yang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang dibutuhkan untuk mengatasinya,” tegas Niken.

Karena itu pemerintah daerah diminta untuk membangun akses jalan yang ramah untuk penyadang disabilitas dilakukan dengan cara membuat trotoar jalan yang terdapat lantai pemandu, jembatan penyebrangan orang (JPO), untuk itu juga perlu dibuat rambu-rambu yang dapat menjadi panduan bagi kaum disabilitas.

Khusus untuk Zebracross menjadi akses yang paling mudah dan nyaman bagi penyandang disabilitas agar dapat menyeberangi jalan.