Kemenkumham Tiga Tahun Berturut-turut Terima BKN Award

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selama tiga tahun berturut-turut, kementerian yang kini dipimpin Yasonna H Laoly itu menerima BKN Award karena dianggap berkinerja positif dalam pengelolaan kepegawaian.

BKN Award 2017 diserahkan di acara Rapat Kerja Nasional Kepegawaian (Rakornas) BKN di Jakarta Convention Center, Rabu (10/5). Sekretaris Jenderal Kemenkumham hadir pada acara itu untuk menerima BKN Award 2017 yang diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Wapres saat menyampaikan sambutannya pada acara itu meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, salah satu cara perbaikan pelayanan di era sekarang adalah dengan menggunakan teknologi secara maksimal.

“Teknologi dapat membantu pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien,” ujarnya dalam Rakornas BKN bertema Transformasi Digital dalam Manajemen ASN itu.

Melalui Rakornas itu, BKN mengajak seluruh kementerian/lembaga di pemerintah pusat dan daerah untuk bergerak enciptakan pelayanan kepegawaian berbasis digital. Salah satu bentuknya adalah Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) berbasis less-paper.

Dalam Rakornas BKN 2017, kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah di Indonesia mendapatkan sejumlah materi. Di antaranya tentang dampak pemanfaaatan pengelolaan kepegawaian secara digital untuk efisiensi dan efektivitas belanja kepegawaian. Materi lainnya adalah proses cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan sistem digital.

Rakornas Kepegawaian BKN yang dihadiri kurang lebih 1.600 ASN dari berbagai daerah ini memberikan penghargaan untuk tujuh kategori. Kategori pertama adalah kementerian besar (memiliki pegawai lebih dari 19.000 PNS,.