Kemensos Harus 'Garap' Keluarga Miskin, sebelum 'Digarap' ISIS

jpnn.com -  

JAKARTA - Kementerian sosial diminta secara aktif berpartisipasi dalam menekan gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS di Indonesia. Pasalnya, banyak program kementerian sosial yang dinilai bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya masyarakat miskin (people in need).

Selain itu, kementerian sosial memiliki jaringan struktur yang baik sampai ke tingkat kecamatan dan desa, terutama karang taruna dan juga tagana.

"Banyak pandangan yang menyatakan salah satu faktor munculnya gerakan radikalisme, terorisme, dan ISIS adalah persoalan ekonomi. Dari sisi ini, kementerian sosial tentu bisa memainkan peran penting melalui program-program pemberdayaan dan perlindungan sosial," ujar Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, Jumat (20/3).

Menurut Daulay, Komisi VIII DPR sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program pemberdayaan dan perlindungan sosial. Dari alokasi anggaran Rp 8,1 triliun pada tahun 2014, disetujui untuk dinaikkan menjadi sebesar Rp 22,4 triliun.

"Anggaran sebesar itu tentu sangat bermanfaat jika betul-betul dapat diarahkan bagi pembinaan masyarakat miskin yang berpotensi direkrut oleh kelompok-kelompok garis keras," katanya.

Diketahui, Kementerian sosial memiliki program-program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) di perkotaan dan pedesaan, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)), Kelompok Usaha Bersama (KUBe),  Usaha Ekonomi Produktif  Karang Taruna, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

"Menurut laporan kementerian sosial, program-program tersebut menyentuh jutaan orang rakyat miskin. Sekarang, bagaimana agar sasaran dan cakupan program itu bisa menyentuh kelompok-kelompok miskin agar tidak 'digarap' kelompok-kelompok radikal," katanya.