Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Kementan Menyiapkan Provinsi Kaltara Penyangga Pangan Ibu Kota Baru

Kamis, 12 September 2019 – 17:17 WIB
Kementan Menyiapkan Provinsi Kaltara Penyangga Pangan Ibu Kota Baru - JPNN.COM
Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai daerah penyangga pangan Ibu Kota baru yang akan dibangun pada 2024 mendatang. Foto dok Kementan

Justan menyatakan kinerja Kementan selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK sangat menggembirakan. Mengapa demikian? Karena meskipun anggaran Kementan 2014-2019 trennya turun 33,65 persen, sektor pertanian justru ekspor dan PDB pertanian meningkat.

Melansir data BPS, rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton dan tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton. Tahun 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun di tahun 2018 mencatat nilai tertinggi yakni 42,5 juta ton.

"Nilai PDB Pertanian pun naik, yakni dari target PDB 3,5 persen, pertanian mampu menembus 3,7 persen," bebernya.

BPS pun mencatat, sambung Justan, kinerja Kementan mampu menurunkan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan, dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,69 persen pada 2018. Begitu pun penduduk miskin di pedesaan menurun dari 14,17 % pada 2014 menjadi 13,2 % pada 2018.

BKPM pun mencatat, investasi sektor pertanian meningkat tajam. Pada 2013 hanya Rp 29,3 triliun, namun di tahun 2018 naik menjadi Rp 61,6 triliun sehingga naik 110%.

"Oleh karena itu, kepada para petani, banggalah menjadi petani. Banggalah bisa memenuhi pangan Indonesia, bahkan pangan kita sudah banyak diekspor,"

"Terkait dengan dukungan sumberdaya manusia, selain dukungan petani, Kementan juga tetap menggandeng pihak TNI. Jadi mari kita bersinergi membangun pertanian di Privinsi Kaltara, sehingha nanti menjadi penyangga pangan Ibu Kota baru," sambung Justan.

Lebih lanjut Justan menekankan kinerja Kementan yang bagus ini diikuti juga dengan kinerja pengelolaan keuangan dari BPK dan mendapat penghargaan dari KPK. BPK memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementan tiga tahun berturut-turut (2016-2018) atas pemeriksaan penggunaan anggaran. Kementan pun mendapat penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK.

Ini artinya BPK menyatakan penggunaan anggaran Kementan. Kami pun tahu permasalahan di lapangan karena aktif tutun ke lapangan mengecek dan memberikan solusi langsung di lapangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close