Kementerian ATR Sudah Lebih 1,5 Tahun Bekerja, Mana Hasilnya?

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, M Misbakhun mempertanyakan capaian program-program di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Menurutnya, Kementerian ATR yang sudah lebih dari 1,5 tahun terbentuk ternyata belum menunjukkan capaian gemilang.

Misbakhun menyatakan hal itu saat rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri ATR Ferry M Baldan di Jakarta, Rabu (15/6). Menurutnya, upaya Kementerian ATR untuk mewujudkan Nawacita gagasan Presiden Joko Widodo patut diapresiasi. Terutama program reformasi agraria untuk kepemilikan lahan dan mempermudah sertifikasi tanah, termasuk bagi pensiunan TNI/Polri.

Namun, kata Misbakhun, fakta di lapangan menunjukkan upaya Kementerian ATR  belum terlihat hasilnya. Termasuk dalam hal penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan sengketa pertanahan belum ada sesuatu yang patut diapresiasi.

Misbakhun pun menanyakan penyebab Kementerian ATR kesulitan mengejar target. "Masalah dasarnya apa? Saya sadari ATR ini kementerian baru. Tapi kan harusnya konsolidasi sudah selesai di 2014 dan 2015. Harusnya sekarang sudah jelas hasilnya," ujarnya.

Politikus Golkar itu lantas mencontohkan target sertifikasi hak milik lahan transmigrasi sebanyak 24 ribu bidang pada 2015. Namun, katanya, capaiannya baru tercapai 11 ribu bidang atau 45 persen saja.

Contoh lainnya adalah kinerja dalam menginventarisasi penguasaan kepemilikan dan pengunaan kepemilikan tanah. Dari target 143 ribu bidang, ternyata baru tercapai 69 ribu atau kurang dari 50 persen.

Sedangkan kajian sengketa konflik pertanahan baru selesai 515 laporan. Bahkan target pembuatan peta dasar skala 1:5000 di 75 lokasi, baru tercapai 3 lokasi. “Itu cuma empat persen," sebutnya.

Karenanya Misbakhun pesimistis kinerja Kementerian ATR pada tahun depan bakal lebih gemilang. Terlebih, Kementerian ATR juga mengoreksi target-targetnya.