Kementerian ATR/BPN Dorong Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulteng Melalui GTRA

Lebih lanjut, Andi Tenrisau menyatakan Wilayah Sulawesi Tengah yang didominasi oleh pulau-pulau dan mempunyai wilayah dengan garis pantai yang luas diperlukan tata ruang yang baik dalam kegiatan pemanfaatan ruang.

Dirjen Penataan Agraria kemudian menuturkan dengan PP Nomor 43 Tahun 2021, nantinya Hak Atas Tanah dapat diberikan kepada masyarakat Palu yang telah memanfaatkan tanahnya di wilayah perairan berdasarkan perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung program Reforma Agraria karena banyak hal-hal yang dapat diselesaikan seperti huntap di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan kota satelit di Sulawesi Tengah.

“Saya menginginkan penyelesaian dapat dioptimalkan semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Sulawesi Tengah,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengungkapkan terdapat ruang terbuka yang belum dimaksimalkan yaitu adalah kawasan eks HGB yang eksisting dan sudah dimanfaaatkan yakni untuk Huntap pertama di Tondo dan diharapkan kawasan ini dapat dikembangkan juga kawasan kota satelit.

Sebagai informasi, pada kegiatan rakor yang diadakan secara luring dan daring ini juga diserahkan sertipikat tanah kepada 10 orang secara simbolis hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah.

Tampak dihadiri beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Doni Janarto Widiantono; Kepala Kantor di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah dan kurang lebih 75 peserta yang terdiri dari kementerian/lembaga dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.(jpnn)