Kementerian ATR/BPN Targetkan Penyelesaian Pendaftaran 7 Juta Bidang Tanah Tahun Ini

“Presiden menyadari bahwa terdapat ketimpangan dalam penguasaan tanah, sehingga Presiden meminta agar Reforma Agraria dipercepat. Program ini harus dikerjakan oleh semua menteri dengan membuat pilot project sehingga program ini terintegrasi. Selama ini, setiap kementerian bekerja sendiri-sendiri sehingga akhirnya hasilnya tidak optimal,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa adanya pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia guna mencapai target kerja yang telah ditetapkan maupun memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

“Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia sudah menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Kita juga sudah melihat bahwa tidak seluruh daerah terkena dampak dari virus itu, sehingga kita lakukan penyesuaian bagaimana melakukan kegiatan dilapangan serta memberikan layanan pertanahan dengan memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Pada masa pandemi ini menjadi momentum Kementerian ATR/BPN untuk mulai menerapkan layanan elektronik. Kendati sudah sejak tahun lalu, layanan elektronik mulai diterapkan secara nasional pada bulan Agustus tahun ini.

Layanan elektronik tersebut adalah Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertipikat Tanah, Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) serta Pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT).

“Adanya layanan ini mengurangi 50 persen antrean di kantor-kantor pertanahan. Selain itu, layanan elektronik ini menunjukkan kepada kita bahwa teknologi itu dapat memberikan efisiensi, mengurangi biaya, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan membuat kinerja BPN lebih produktif,” ungkap Sofyan A. Djalil.(jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: