Kementerian BUMN Dinilai tidak Konsisten

jpnn.com, JAKARTA - Silang pendapat anggota DPR dan Kementerian BUMN terkait holding perusahaan pelat merah kembali memanas dalam rapat kerja Komisi VI yang digelar pada hari ini, Senin (29/1).

Anggota komisi VI DPR, Nasril Bahar menilai Kementerian BUMN tidak konsisten dalam menjalankan rekomendasi dari Panja Aset yang disampaikan parlemen sejak 2014 lalu.

Salah satu rekomendasinya adalah menghentikan pembentukan holding BUMN.

"Dua bulan ini kami melihat tentang proses holding pertambangan, tiga hari yang lalu kami mendengar tentang holding migas. Perlu rasanya pada situasi yang baru saja dilaksanakan, kami ingin mendengar (penjelasan) dari Kementerian BUMN," kata Nasril.

Nasril menyayangkan kebijakan pemerintah terkait holding BUMN yang cenderung mengesampingkan fungsi dari DPR, padahal dalam panja aset 2014 telah direkomendasikan untuk dihentikan.

"(Rekomendasi panja aset) ini diabaikan. Harga diri sebagai seorang parlemen hari ini kalau bahasa medannya itu disepelekan. Kami ingin tahu hal yang mendesak, sehingga tidak ada kesepahaman antara kita," tegas Nasril.

Menanggapi pernyataan Nasril, Deputi Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengaku tidak bisa menjelaskan hal tersebut.

Sebab, pihaknya hanya menyiapkan bahan pemaparan terkait kinerja saja, sesuai dengan undangan rapat.