Kementerian PUPR Siapkan Strategi Khusus Mempercepat Pembangunan Rumah Masyarakat

Selain itu, juga mendorong pembangunan rumah tapak jabatan menteri sebanyak 36 unit progress keuangan baru 40,58 persen dan fisik 38,90 persen.

"Saat ini kami juga tengah membangun rusun ASN dan Hankam progress keuangan 36,90 persen dan fisik 26,70 persen. Kami optimistis hingga akhir tahun 2023 pembangunan rumah untuk masyarakat bisa tercapai sesuai perencanaan yang ditetapkan," sebut Dirjen Iwan.

Pada kegiatan itu, Dirjen Iwan juga menyampaikan sejumlah prioritas penganggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan tambahan di 2024.

Beberapa prioritas kegiatan di TA 2024, antara lain penyediaan hunian untuk ASN di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan penyelesaian pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri, Pemenuhan kegiatan Rusun dan Rumah Khusus Multi Years Contract (MYC) TA 2023-2024.

Selain itu, Pelaksanaan Bantuan PSU Rumah Umum dan Program Padat Karya BSPS dan Pelaksanaan Kegiatan Baru Direktif (SYC), Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan OPOR, Kebutuhan Dasar Dukungan Manajemen seperti gaji dan operasional serta pemenuhan dukungan teknis.

"Kami juga siap melaksanakan Manajemen Risiko Ditjen Perumahan mengingat Kementerian PUPR memiliki target kinerja tinggi dengan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan percepatan infrastruktur," tegasnya.

Dia juga menyampaikan pihaknya terus berupaya dalam memitigasi risiko terjadinya fraud dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa serta praktik korupsi di Kementerian PUPR.

Dirjen Iwan menyampaikan ke depannya diharapkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan dapat ikut serta dalam pengembangan kompetensi bidang manajemen risiko.