Kenaikan Gaji PNS Justru Bisa Rugikan Jokowi

jpnn.com, BANJARMASIN - Sejumlah pihak menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan gaji PNS dan pensiunan tahun depan berbau politis karena jelang Pilpres 2019.

Dosen Fisip Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjary, Muhammad Uhaib As'ad berpendapat, wajar jika kebijakan tersebut mengundang interpretasi beragam di tengah masyarakat.

Mengingat suasana saat ini dalam tensi politik tinggi, lanjutnya, nalar politik publik pasti mengkaitkan kebijakan tersebut dengan konstelasi Pilpres 2019.

Muhammad Uhaib juga menyinggung dampak lain kenaikan gaji PNS. “Bukankah hal ini akan berdampak pada sektor ekonomi publik dan khususnya bagi rakyat, termasuk non PNS karena secara ekonomi akan diiringi oleh kenaikan harga-harga barang lainnya di pasar,” cetusnya, seperti diberitakan Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group).

“Lalu siapa yang menaikkan nilai pendapatan rakyat di luar PNS? Kenapa PNS saja yang dipikirkan untuk dinaikkan pendapatannya?” imbuhnya.

Secara sosiologis, terangnya, dampak kenaikan gaji PNS ini akan menimbulkan resistensi dan kecemburuan sosial bagi warga non-PNS.

“Bila dilihat dalam konteks politik, hal ini tidak menguntungkan pemerintahan Joko Widodo, karena jumlah PNS di negeri ini tidak sampai 5 juta orang,” sebutnya.

Ditambahkan, dalam posisi ekonomi negara yang sulit, menaikkan gaji PNS 5 persen bukan sebagai langkah yang bijak.