Kenaikan Harga Sembako Resahkan Warga Mojokerto

Sehingga kondisi demikian itu mendapat sorotan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Mojokerto. Mereka mendesak Pemkot Mojokerto sedianya tidak tinggal diam atau sebatas memantau perkembangan harga sembako dipasar saja. Sebaliknya, segera turun tangan dan mengambil kebijakan agar masyarakat tidak semakin terjerat dengan harga-harga sembako. ""Kondisi harga varitas sembako yang perlahan-lahan terus mengalami kenaikan tidak boleh dibirakan berlarut. Karena, itu menyebabkan masyarakat berat memenuhi kebutuhan hidup mereka,"" ungkap Ketua KPPI Mojokerto, Hamidah, kemarin.

Menurut Hamidah, pemkot melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) tidak cukup hanya sekadar memantau harga sembako saja. Tetapi, segera melakukan tindakan dengan turun ke lapangan langsung. Tujuannya, bila sembako sudah terjual mahal, maka kebijakan harus diambil. Terutama kepada pihak-pihak yang sengaja menimbun sembako memanfaatkan momentum Ramadan.

Mantan anggota DPRD Kota Mojokerto 2004-2009 ini mengungkapkan, melonjakya harga sembako termasuk kebutuhan dapur memang sudah mengancam hajat hidup masyarakat. Bila biasanya dengan uang belanja Rp 25 ribu mereka sudah bisa mendapatkan berbagai macam kebutuhan pokok, kini uang tersebut tidak cukup untuk membeli cabe. Karena si pedas itu belakangan sudah dijual Rp 40 ribu-Rp 50 per kilogram. ""Belum lagi harga beras, migor, gula pasir dan lain-lain. Beras jenis IR 64 saja sudah dijual Rp 6.000 per kilogram, jenis bramu bahkan mencapai Rp 8.000 per kilogram. Masak kondisi seperti harus dibiarkan," tegasnya.