Kepada Fraksi PPP DPR RI, Forkopi: Tolak Pengawasan Koperasi Melalui OJK

Achmad Baidowi menambahkan RUU PPSK disusun dan dirancang di Komisi XI DPR RI. Koperasi sebenarnya berada di Komisi VI.

“Mengapa kemudian masuk dalam RUU PPSK, karena ada simpan pinjam dalam koperasi sehingga OJK masuk di dalamnya,” ujar Baidowo.

Dia juga berharap Forkopi menyampaikan juga kepada fraksi-fraksi lain di DPR RI agar suara pelaku koperasi ini lebih didengar dan keinginan ini bisa diserap dalam undang-undang PPSK nantinya.

Sementara itu, Anggota DPR RI PPP dan Panja RUU PPSK Hj.Wartiah menyampaikan terima kasih atas aspirasi dari Forkopi dan akan ditindaklanjuti dan diikhtiarkan bersama dalam rapat-rapat di DPR RI.

"Kami akan ikhtiarkan bersama, aspirasi koperasi tidak dibawah pengawasan OJK. Ketentuan pasal-pasal dalam RUU PPSK agar dikelaurakan. Aspirasi ini akan kami bahas dalam rapat-rapat di DPR RI,” ujar Wartiah.

Hadir dalam audiensi tersebut koperasi dalam naungan FORKOPI di antaranya Andy Arslan Djunaid (Ketum Kospin Jasa), Kamaruddin Batubara (Ketua KSPPS BMI), Budi Santoso (PBMTI), M Machi (Kospin Jasa), Stepahnus T.S. (GM-Inkopdit), Sularto (KSPPS BMI), dan Fathurrahman (KSPPS BMI).(fri/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!