Kepala BKPM: Legalitas dan Perizinan UMKM Penting untuk Diperhatikan Pemimpin Daerah

jpnn.com, KALIMANTAN SELATAN - Upaya pemerintah untuk memberikan stimulus bantuan kepada UMKM, perlu didukung dengan memastikan legalitas UMKM di daerah-daerah.

Ini supaya UMKM bisa terus terbangun, karena UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi Indonesia.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat menghadiri UMKM Expo di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Pemerintah daerah dan pemimpin-pemimpin daerah harus paham dan berpihak betul pada UMKM ini. Kalau pemimpin dan daerahnya tidak berpihak pada wirausaha dan UMKM, ya UMKM-nya sulit untuk maju,” kata Bahlil.

“UMKM ini kontributor terbesar ekonomi nasional kita. 120 juta lapangan kerja bisa terbuka dari UMKM, 61 persen PDB Indonesia disumbang oleh UMKM ini. Amanat Presiden Joko Widodo, kita harus perhatikan juga investasi-investasi untuk UMKM,” imbuh Bahlil.

Acara yang dihadiri juga oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, Plt. Ketua HIPMI Kalsel Hamdillah, dan Ketua Yayasan H. Maming Syafruddin H. Maming merupakan event expo UMKM yang pertama hadir di Kalimantan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

“Izin UMKM sebelum adanya UU Ciptaker memang diperlakukan seperti CV bahkan PT. Regulasi saat ini, memberikan prioritas luar biasa bagi UMKM agar perizinan cukup di Online Single Submission (OSS) di tingkat kabupaten/kota dan seluruhnya di bawah koordinasi BKPM. Ini anti pungli, transparan, efektif, dan efisien,” kata Bahlil.

Sementara Ketua Yayasan H. Maming Syafruddin H. Maming juga menyadari betul soal permasalahan izin dan legalitas UMKM.