Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Kepala Daerah Curhat, SBY Pun Bersumpah

Selasa, 29 Januari 2013 – 06:51 WIB
Kepala Daerah Curhat, SBY Pun Bersumpah - JPNN.COM
Para kepala daerah, menghadiri Raker Pemerintah di JCC Jakarta. Terlihat Gubernur Riau Rusli Zainal bersama Mendagri, Gamawan Fauzi. Foto:Ist
Apa yang disampaikan Isran ini juga diamini para kepala daerah lainnya. Lalu, apakah mereka tidak setuju dengan pemberantasan korupsi? Semua kepala daerah sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Hanya saja, mereka meminta agar sebaiknya upaya pemberantasan korupsi lebih mengedepankan upaya pencegahan ketimbang penindakan. Aparat penegak hukum, apakah KPK, Polisi atau Kejaksaan, harus lebih proaktif turun ke bawah memberikan supervise atau penyuluhan.

Bila pemberantasan korupsi masih memprioritaskan upaya penindakan, maka jangan heran akan semakin banyak kepala daerah atau pejabat pemerintah yang diciduk aparat. Apalagi saat ini, pemeriksaan kepala daerah seperti gubernur, tidak lagi memerlukan izin dari presiden. Alangkah baiknya, menurut para kepala daerah, aparat penegak hukum segera mengingatkan para kepala daerah atau pejabat pemerintah lainnya bila ada potensi akan melakukan tindak pidana korupsi. Bukan sebaliknya, sengaja dibiarkan, setelah terjadi, lalu ditangkap dan dimasukkan ke penjara.

 

Bagaimana tanggapan Presiden SBY mendengar curhat para kepala daerah tersebut? Presiden ternyata mencatat dengan cermat semua curhat yang disampaikan. “Ini adalah forum kita. Saya senang, bapak-bapak, gubernur, bupati, walikota sudah mengungkapkan semua uneg-unegnya di sini,” ucap Presiden mengapresiasi.

SBY lalu mengungkapkan bahwa sebagai manusia, dirinya sebenarnya sangat sedih setiap kali ada kepala daerah yang diperiksa atau bahkan dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi. SBY juga menyadari bahwa saat ini kinerja pemerintah di daerah sering terganggu karena banyaknya kepala daerah yang harus berurusan dengan aparat hukum karena kasus korupsi. “Bayangkan, kalau ada 200-an bupati/walikota harus bolak-balik diperiksa aparat, bagaimana tidak mengganggu kinerja pemerintah,” ujarnya.

JAKARTA--Rapat Kerja (Raker) Pemerintah Tahun 2013 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/1), telah menjadi ajang curhat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News