Kepala Daerah Ingin Pilkada Langsung, DPRD Menolak

Sementara, pihak pemerintah tidak kaget dengan pernyataan sikap asosiasi bupati itu. Kapuspen Kemendagri, Dodi Riyadmadji mengatakan, sudah lama Israr Noor menyampaikan sikap seperti itu.

Sikap asosiasi bupati, kata Dodi, sama dengan sikap para walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi).

"Tapi DPRD menentang. Asosiasi DPRD meminta kepala daerah dipilh DPRD. Jadi sikapnya berbeda sesuai kepentingan mereka masing-masing," ujar alumni Fisipol UGM itu kepada JPNN kemarin (7/9).

Bagaimana pemerintah menyikapi aspirasi yang berkembang itu" Dodi mengatakan, aspirasi tetap diperhatikan, meski pun sebenarnya itu aspirasi lama yang pernah disampaikan langsung ke pemerintah.

"Sikap pemerintah ditentukan tanggal 11 September. Tanggal 9 dan 10, kita rapat panja untuk membahas dua alternatif itu (dipilih langsung atau dipilih DPRD, red)," ujar Dodi.

Anggota Panja RUU Pilkada Malik Haramain menyebutkan, bisa saja dalam pembahasan jelang deadline nanti muncul opsi ketiga, misal  pemilihan gubernur secara langsung, pemilihan bupati/walikota oleh DPRD.

Seperti diketahui, fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih, yaitu Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan PPP, didukung Demokrat, menghendaki pilkada gubernur, bupati/walikota, dipilih DPRD.
   
Sedang fraksi dari partai-partai pendukung Jokowi-JK pada pilpres lalu, yaitu PDIP, PKB, dan Hanura lebih menghendaki pilkada tetap langsung oleh rakyat. (sam/jpnn)