Kepemimpinan Nasional Dianggap Sumber Masalah

JAKARTA - Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan masalah bangsa ini sesungguhnya terletak pada kepemimpinan nasional. Besarnya potensi konflik yang bersumber dari konstitusi sebagaimana yang pernah terjadi di zaman otoriter sudah berakhir seiring telah diamandemennya konstitusi.

"Saya berpandangan, setelah diamandemen, konstitusi tidak lagi menjadi terdepan sebagai pemicu konflik berbangsa dan bernegara. Masalah bangsa yang saat ini terjadi lebih disebabkan karena faktor kepemimpinan yang tidak tegas, sehingga pemerintahan tidak efektif," kata Syamsuddin Haris, dalam Dialog Pilar Negara bertema "GBHN, Urgensi dan Relevansi Di Masa Kini", di Perpustakaan MPR, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (18/2).

Masalah tidak efektifnya kepemimpinan nasional lanjut Syamsuddin, bukan saja terjadi di level struktur pemerintahan dari presiden, menteri hingga bupati atau walikota. "Sekitar 50 persen perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di lingkungan istana saja tidak jalan. Infonya dari kalangan istana sendiri," ungkap Syamsuddin Haris.

Selain mempertanyakan efektifitas presiden, Syamsuddin juga menuding pemilihan umum (Pemilu) punya andil besar terhadap gagalnya bangsa ini mendapatkan pemimpin yang tegas karena dalam sistem Pemilu terjadi anomali berupa hasil Pemilu legislatif menentukan Pemilu Presiden.