Ketika Bupati Sidoarjo Mengaku Malu pada Surabaya

Kamis, 25 Oktober 2018 – 03:42 WIB

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat rapat membahas frontage road. FOTO : Jawa Pos

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo Sigit Setyawan memaparkan sejumlah persoalan. Pembangunan FR terhambat karena dua hal. Pertama, ada lahan milik warga yang tumpang tindih dengan PT KAI. Jumlahnya 8 bidang. ''Lima kali turun ke lapangan, batas tanah dengan PT KAI selalu berubah,'' jelasnya. ''Kami sulit menentukan batasan,'' lanjutnya.

Solusinya, Sigit meminta pendampingan kejaksaan. Yakni, diperbolehkan melakukan pembayaran untuk tanah yang masih bersengketa atau tidak. ''Kami juga akan kirim surat ke pemerintah pusat dan Kejaksaan Agung agar tidak salah dalam pembayaran,'' ucapnya.

Persoalan lainnya, ada empat pemilik lahan yang juga bermasalah. Setelah diukur, ada sisa tanah yang tidak ikut dibeli pemkab. Warga meminta pemkab membeli sisa tanah tersebut. Sigit menyatakan, dari hasil konsultasi dengan Kantor Pertanahan Sidoarjo, sisa tanah bisa dibeli asalkan tanah itu benar-benar tidak bisa dimanfaatkan, terjepit di dua ruas jalan. ''Tahun depan kami anggarkan,'' ujarnya.

Saat ini 86 berkas siap dibayar. Diperkirakan, dua minggu ke depan, ganti rugi berjalan. Berdasar informasi, harga per meter tanah mencapai Rp 5 juta hingga Rp 7 juta. ''Prinsipnya, ganti rugi justru menguntungkan warga,'' tuturnya. (aph/c20/ai)