Ketua DPR: Masuk Tahun Politik, Demokrasi Harus Dijaga

jpnn.com, PURBALINGGA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, isu politik identitas dan politik uang diprediksi akan mewarnai Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Ia menuturkan, jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menurunkan kualitas dari demokrasi.

“Ancaman demokrasi seperti rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Jelang Pikada serentak, Pileg dan Pilpres, sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa, serta merusak kerukunan antar umat beragama,” ujar Bamsoet, panggilan akrabnya, saat kegiatan Reses di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (28/2/2018).

Politisi Partai Golkar ini menguraikan adanya pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama, serta rumah ibadah yang belakangan terjadi, merupakan salah satu bukti adanya upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

“Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang digunakan antara lain dengan menggunakan isu dukun, seperti santet, dimana banyak korban yang berjatuhan,” tambah Bamsoet

Bamsoet mengharapkan berjalannya Pilkada, Pileg, dan Pilpres ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas. Terlebih Pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis, karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

“Politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab, serta berkualitas,” tambahnya.

Selain itu, Bamoset juga mengharapkan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, terutama dengan mengedepankan ide, program, serta visi dan misi.