Ketua DPR: Masuk Tahun Politik, Demokrasi Harus Dijaga

Sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi ke depannya.

“Pelaksanaan pilkada itu harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa, untuk mampu menumbuhkan dan mengembangkan demokrasi yang berkualitas,” tandas Bamsoet.

Bamsoet menilai, ada beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu SARA.

“Pastinya, semua partai politik akan all out melakukan kampanye terhadap pasangan calon yang mereka usungkan kepada masyarakat. Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat, yang akhirnya dapat menimbulkan ancaman keamanan,” ucap Bamsoet.

Bamsoet memastikan, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

“Langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak itu perlu disiapkan. DPR telah melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar pelaksanaan Pilkada, Pileg, dan Pilpres ini dapat berlangsung dengan aman dan lancara,” kata Bamsoet.

Politisi dapil Jawa Tengah itu juga mengharapkan untuk pemilihan kepala daerah kedepannya, mulai dari bupati, walikota, hingga gubernur, tidak dilakukan secara langsung, tetapi dikembalikan ke DPRD.

Sementara untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden, tetap dapat dilakukan secara langsung.