Ketua DPRD Bogor Minta Pendataan Ulang TKA

jpnn.com - jpnn.com -Permasalahan tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Bogor, yang menjadi isu nasional, membuat Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi geram.

Dalam kurun waktu dua pekan belakangan, 34 pekerja ilegal di Kabupaten Bogor ditangkap petugas Imigrasi Kelas I Bogor. Sebanyak 30 orang di antaranya berasal dari Tiongkok.

Orang nomor satu di parlemen Kabupaten Bogor itu pun meminta, agar seluruh perangkat terkait segera melakukan evaluasi secara menyeluruh, terkait untuk mendata kembali TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Bogor.

“Perlu adanya penertiban secara administrasi terkait tenaga asing, biar pun persoalan seperti ini sudah lama ada di Bumi Tegar Beriman. Saya harap ada tahapan administrasi ulang semua perusahaan baik besar maupun kecil,” ujar Jaro Ade, panggilan karibnya.

Dia mengatakan, dengan melakukan pendataan ulang maka untuk IMTA (izin memperkerjakan tenaga asing) sendiri bisa terlihat jelas bagaimana tugas dan kewenangan tenaga asing saat bekerja di suatu perusahaan.

“Bumi Tegar Beriman sangat terbuka bagi para investor untuk berinvestasi, dan memang harus ramah investasi karena di Kabupaten Bogor itu masih butuh lapangan pekerjaan, butuh PAD. Namun semuanya juga harus sesuai dengan aturan," ujarnya.

Jaro juga mengungkapkan, pemerintah harus mengedepankan aspek perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar dalam setiap perkembangan di semua ini tidak keluar dari aturan yang berlaku. “Kabupaten Bogor sangat luas, maka pengawasan dan penegakkan aturan harus tetap berjalan jangan sampai keluar rel,” ungkapnya.

Dia meminta Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) bekerja fokus dalam pengawasan tenaga kerja asing sesuai Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010. Jangan hanya menunggu laporan jumlah tenaga kerja asing dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).