Ketua MPR: Demokrasi Perlu Norma

jpnn.com - YOGYAKARTA – Dihadapan ratusan blogger yang berkumpul di Jogjakarta, 18 Maret 2016, Ketua MPR Zulkifli Hasan memaparkan bahwa dalam era reformasi ini ada sisi positif ada pula sisi yang dirasa tidak sesuai dengan harapan.

Kepada para blogger, Ketua MPR mengaku pernah menemui kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa amandemen yang dilakukan oleh MPR telah menyimpang dari tujuan para pendiri bangsa.

Zulkifli Hasan pun mengakui pernah menemui pihak yang ingin UUD diamandemen lagi, ada pula yang menyebut bahwa UUD sudah bagus.

Diakui berbagai pendapat itu ada karena demokrasi yang ada berkembang dalam era reformasi. Meski demikian diakui bahwa demokrasi yang berkembang saat ini seperti pasar bebas. Demokrasi yang berprinsip seperti inilah yang menguntungkan para elit. Untuk itu dirinya menegaskan bahwa demokrasi perlu norma yang disepakati bersama.

Tak hanya norma dalam demokrasi yang perlu dimunculkan. Haluan negara juga perlu diciptakan. Haluan negara yang diciptakan tak hanya dalam masalah ekonomi namun juga masalah lainnya. Haluan negara harus memuat semua bidang secara komprehensif.

Bagi Zulkifli Hasan dalam masalah sosial budaya kita tak bisa bebas semaunya. Ditegaskan bahwa kita jangan sampai disamakan dengan Barat. Sebab Barat itu kultur, bahasa, dan agama sama sedang Indonesia berbeda dan beragam.

Zulkifli Hasan mengutip pendapat bahwa Indonesia tak ingin ikut ideologi Blok Barat dan Blok Timur namun Indonesia memiliki ideologi sendiri, Pancasila.(Adv)