Kinerja Kejaksaan di Tangan Prasetyo Memang Jeblok, nih Datanya

Bukan hanya ICW yang membeberkan fakta buruknya kinerja Kejagung dalam hal transparansi dan pengelolaan anggaran.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) juga punya catatan kritis terkait realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ternyata, di era Prasetyo, PNBP Kejagung juga turun.

Mengacu laporan 2015, Kejagung telah merealisasikan penerimaan PNBP Rp 704 miliar.

”Realisasi itu memang sesuai target. Tapi, kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan,” kata Ketua Harian MaPPI FHUI Choky Ramadhan.

Sebagaimana diketahui, realisasi PNBP Kejagung pada 2014 sebesar Rp 3 triliun.

Penurunan PNBP 2015 itu tentu tak bisa dianggap enteng. Sebab, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat 2015 mencatat bahwa Kejagung punya piutang PNBP Rp 15,7 triliun.

Piutang tersebut berasal dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas yang belum diselesaikan.