Kinerja Pemko Batam Terendah Ketiga Nasional, Begini Respons Wawako

jpnn.com, BATAM - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan, ada empat catatan krusial yang menyebabkan Batam menempati posisi ketiga terendah secara nasional dalam kinerja pemerintah pada tahun 2015 lalu.

Mulai masalah minimnya ruang terbuka hijau hingga data tidak sinkron.

"Catatan kritis ada empat. Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, red) menilai empat itu benar-benar jeblok pada tahun (2015, red) itu," kata Amsakar, Rabu (16/8) siang.

Dia menjabarkan empat catatan tersebut, pertama jumlah penduduk secara keseluruhan dengan jumlah rumah penduduk yang tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk hal ini, Amsakar menyebutkan, rumah-rumah yang tak memiliki umumnya adalah rumah liar. "Bagaimana kita nak berikan IMB," ucapnya.

Kedua, yakni rasio aset Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang belum bersertifikasi. Menurutnya, menanggulangi hal ini, pihaknya akan membenahi kesalahan lama dengan cara sistem data. "Kami akan catat asetnya di setiap OPD (organisasi perangkat daerah, red) yang ada. Kami sudah mulai benahi ini," imbuhnya.

Amsakar menyebutkan, minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Batam menjadi sorotan ketiga Kemendagri. Bahkan, sambungnya, untuk kasus ini Batam dapat skor nol.

Dia menerangkan, persoalan ini bukan hanya faktor internal Pemko Batam, namun juga terkait instansi lain yang berhak atas lahan di Batam, yakni Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Yang belum punya sertifikat, sekarang kami sudah lakukan sistem data, yang salah satunya mencatat aset yang ada di setiap OPD yang ada. Kami sudah benahi itu. Kami butuh support instansi lain (BP Batam, red), RTH ini cerita lahan, fasum maupun fasos. Beda dengan daerah lain yang hanya dikelola pemerintah daerahnya," jelasnya.