Kiprah Luhut Dianggap Menghambat Pencapaian Nawacita Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan. Menurut Sekretaris DPP IMM bidang Lingkungan Hidup, Aris Munandar, selama tiga tahun Jokowi-JK menjalankan pemerintahan, kiprah Luhut justru menghambat upaya membawa kemajuan dan perubahan sebagaimana Nawacita.

“Kesuksesan dalam menciptakan kesejahteraan umum, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan hanya klaim semata," ujar Aris dalam permyataan tertulisnya, Jumat (10/11).

Hal ini ditandai dengan semakin tingginya angka pengangguran yang juga menyebabkan kriminalitas di mana-mana. Bahkan untuk mengelabui rakyat, khususnya masyarakat pesisir yang kehidupannya bergantung pada laut, justru pemerintah menawarkan produk kebijakan yang sangat konyol. Yaitu menggusur masyarakat pesisir demi memenuhi syahwat kapitalis seolah reklamasi adalah solusi.

"Bahkan tidak tanggung-tanggung, tanah Ulayat yang terletak di kawasan pantai Utara Jakarta pun menjadi tumbal atas keserakahan cukong reklamasi,” tegasnya.

Padahal melalui forum internasional maupun di hadapan awak media, Presiden Jokowi sangat kencang menggembar-gemborkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Namun saat yang bersamaan juga, justru Luhut yang diangkat menjadi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman yang bertugas sebagai pembantu presiden, paling terdepan juga mendukung reklamasi,” tuturnya.

DPP IMM menilai di pemerintahan Jokowi ada matahari kembar (Jokowi dan Luhut). Karena Menteri Luhut bisa melampaui kewenangan presiden dengan mencabut moratorium reklamasi.

"Bapak Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Maritim jangan hanya menggunakan kacamata (ekonomi kapitalis) kemudian mengabaikan aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup, karena biang pencemaran lingkungan adalah musuh bersama yang harus di perangi,” tegasnya.