KKB Berulah Lagi, Arsul Sani: Harus Ada Tokoh Pemersatu untuk Selesaikan Masalah Papua

“Hal ini yang saya lihat ada di dalam KKB. Para anggota KKB hanya memiliki hubungan koordinatif. Namun, tidak ada yang memiliki kewenangan otoritatif. Satu kelompok memiliki pengaruh besar dan bisa menguasai kelompok lain,” kata Arsul.

Keberadaan tokoh pemersatu ini dalam penyelesaian konflik di Papua menjadi faktor yang sangat penting.

Selain kiprah tokoh pemersatu, penyelesaian konflik harus dilakukan dengan melakukan pendekatan penegakan hukum oleh Polri-TNI, yang disebut sebagai military aid to the civil authorities (MACA) atau konsep perbantuan, bukan penegakan militer atau perang.

“Saya khawatir jika aksi yang dilakukan KKB direspons pendekatan penegakan militer, isu pemisahan Papua dari NKRI akan makin menguat di level internasional. Selain penegakkan hukum, yang harus dilakukan dan ditingkatkan oleh pemerintah adalah operasi nonpenindakan atau pendekatan sosial kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Yorrys Raweyai sebagai Ketua MPR for Papua merespons aksi keji yang dilakukan KKB dan menyampaikan beberapa pandangan resmi. 

Pertama, menyampaikan duka mendalam kepada para korban KKB. Kedua, diduga aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah-wilayah konflik tidak hanya menyasar orang asli Papua, tetapi juga masyarakat umum yang selama ini mencari nafkah sebagai pekerja maupun pemukim.

Ketiga, aksi kekerasan KKB Pimpinan Egianus Kogoya sangat meresahkan dan mengancam keutuhan NKRI di tengah upaya pemerintah dan rakyat Papua dalam membangun Papua melalui kebijakan otonomi khusus jilid II. 

Keempat, peristiwa kekerasan di Nduga bukan pertama kali. Banyak aksi sporadis lain yang meresahkan rakyat Papua yang pada gilirannya menebar teror.