KKP: Subsidi Solar Dikurangi, Nelayan Bisa Terpuruk

jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan BBM bersubsidi khususnya minyak solar (Gas Oil), berdampak besar bagi para nelayan. Itu sebabnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta BPH MIGAS untuk konsisten terhadap pengurangan BBM subsidi bagi nelayan sebesar 4,17 persen, proporsional dengan penurunan nasional.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, penetapan penurunan kuota secara nasional dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL atau sebesar 4,17 persen, sedangkan alokasi kuota bagi nelayan turun sebesar 20 persen.

"Jika pengurangan 20 persen diterapkan akan menimbulkan keresahan, karena tidak ada kejelasan berapa batasan alokasi per kapal. Apalagi, BBM sangat penting bagi kelangsungan usaha penangkapan ikan," ungkap Sharif, Jumat (8/8).

Hal ini karena berdasarkan hasil identifikasi dan supervisi di beberapa pusat kegiatan nelayan, ternyata komponen biaya BBM berkisar antara 60-70 persen dari seluruh biaya operasi penangkapan ikan per tripnya. Sementara dari sisi pasar, harga jual ikan hasil tangkapan tidak mengalami kenaikan.

“Dampak kenaikan BBM yang relatif cukup tinggi dirasakan sangat memberatkan nelayan. Banyak nelayan yang akan terpuruk. Apalagi musim penangkapan ikan yang masih sulit diprediksi mengakibatkan ketidakberdayaan nelayan untuk melaut,” ujar Sharif.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut sangat mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan. Pasokan di pasar ikan dan tempat pelelangan ikan akan menurun drastis karena kemampuan melaut para nelayan berkurang akibat harga solar tidak terjangkau. Dengan jumlah pasokan ikan yang menurun, menyebabkan para nelayan tidak bisa menaikkan harga ikan.

"Para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha perikanan tangkap memerlukan bantuan dari berbagai pihak khususnya penyediaan BBM yang bersubsidi. Walaupun jumlahnya masih sangat terbatas, namun bantuan tersebut dapat memberikan semangat para pelaku usaha untuk tetap bertahan termasuk meraih keuntungan usahanya,” bebernya. (esy/jpnn)