KLHK Tingkatkan Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan

Beberapa permasalahan di Kalbar antara lain status lahan yang tidak jelas kepemilikannya dan juga pembakaran yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat telah menimbulkan korban jiwa dimana tahun 2018 ada enam korban meninggal akibat karhutla.

Dukungan dari pihak terkait, seperti TNI, BMKG, BNPB, KLHK, dan instansi pendidikan juga disampaikan dalam Rapat Koordinasi tersebut.

Karhutla bisa dicegah sejak dini. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui penetapan status siaga darurat, deteksi dini informasi hotspot, pemantauan cuaca seperti prediksi el nino, penegakan hukum, sosialisasi kepada masyarakat, pengelolaan gambut, serta penguatan sinergi.

Pangdam Provinsi Kalbar, dan Kepala BNPB yang hadir dalam Rapat Koordinasi menyampaikan bahwa dalam penanganan karhutla diperlukan strategi yang sinergis antar lembaga.

Dengan demikian penanganan karhutla yang dilakukan secara bersama-sama menjadi sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015.

Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Asap Akibat Karhutla, Banjir, Puting Beliung, Longsor, dan Konflik Sosial diselenggarakan selama tiga hari di Pontianak dihadiri oleh Instansi terkait seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, BNPB, Badan Restorasi Gambut (BRG), KLHK, Instansi Lingkup Regional Kalimantan seperti BPBD, Balai PPIKHL Wilayah Kalimantan, instansi tingkat provinsi serta kabupaten/kota seperti seperti DPRD, TNI dan POLRI, LANUD, LAMTAMAL, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Dinas terkait lainnya, serta BUMN/Dunia Usaha/Swasta/LSM yang turut berpartisipasi pada acara ini seperti Bank Kalbar, PT. Angkasa Pura, Lembaga Adat, dan lainnya. (adv/jpnn)