KND: Kebijakan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Harus Total

"Bukan hanya pendidikannya, tetapi juga kesehatannya, pekerjaannya, dan lainnya," kata dia.

Deka menjelaskan bahwa persoalan terkait disabilitas terbagi menjadi tiga indikator, yakni regulasi, proses implementasi kebijakan yang dikeluarkan, dan hasil berupa gambaran berapa banyak penyandang disabilitas terpenuhi haknya.

Dia mengatakan meski negara memiliki tanggung jawab terhadap persoalan disabilitas, dukungan berbagai pihak termasuk swasta dan elemen masyarakat juga penting.

Sosialisasi secara masif juga perlu dilakukan agar masyarakat sadar akan pemenuhan hak disabilitas.

Deka pun mengungkap beberapa temuan dari tiga rangkaian diskusi yang telah digelar Jurnalis Kreatif dan IDP-LP bersama sejumlah universitas di Jakarta dan Tangerang.

Fakta mendasar, kata dia, masyarakat dalam dunia pendidikan, kampus, dan khalayak umum, ternyata masih banyak belum memahami disabilitas.

"Ini temuan fakta bahwa masalah disabilitas itu masih sangat berat. Jangankan untuk pemenuhan hak, perlindungan dan perhormatan, perihal prespektif soal disabilitas saja masih awam. Keterbatasan pemahaman itu karena lingkungan yang belum inklusi. Diperlukan kegiatan yang lebih gencar, masif dan intensif di banyak tempat," katanya.

Dia pun menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital seharusnya mengambil peran penting mendukung berbagai kegiatan sosialisasi program pemerintah, termasuk persoalan inklusi.