KNPI Harus jadi Pengawal Pemberantasan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Kandidat Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengatakan, KNPI harus menjadi garda atau pengawal terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia mengatakan KNPI sebagai organisasi modern penerus bangsa yang juga tempat menempa dan menyeleksi anak muda yang akan tampil sebagai pemimpin seharusnya menjadi garda terdepan untuk membangun budaya baru, yang sehat untuk kepentingan bangsa ke depan yakni budaya antikorupsi. "KNPI harus menjadi garda terdepan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia," katanya.

Dia menambahkan, karena korban kejahatan korupsi adalah masyarakat dan rakyat Indonesia, maka peran aktif civil society juga harus semakin digiatkan. "Budaya yang harus menjadi agenda KNPI dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah di masa kini untuk kehidupan bangsa yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial," katanya.

Haris menjelaskan, Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Namun, kata dia, kenyataannya hingga generasi milineal belum terwujud apa yang menjadi cita-cita bangsa yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Salah satu penyebab utama dari keterbelakangan bangsa Indonesia adalah merajalelanya praktik-praktik korupsi dalam sistem pemerintahan dan proses pembangunan," kata Haris.

Dia menambahkan korupsi bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara tetapi juga oleh masyarakat sipil baik dari golongan tinggi sampai golongan rendah. "Namun sejarah korupsi bukanlah budaya asli Indonesia. Korupsi adalah salah satu peninggalan zaman penjajahan yang tersisa," katanya.

Haris mengutip pernyataan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa perilaku korupsi tersebut merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda. Perusahaan Dagang Hindia Belanda (VOC) akhirnya tutup karena perilaku korup para pejabatnya.

"Sehingga, jika hingga hari ini masih ada orang Indonesia yang belum mampu menanggalkan perilaku itu, maka dia masih terikat pada warisan zaman penjajahan," tuturnya. (boy/jpnn)