Koalisi Masyarakat Sipil Deklarasi Kawal Pemilu 2024, Jangan Sampai Ada Penundaan

"Untuk itu kita harus terus mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kenapa harus terus dikawal? Karena menjadikan tiga periode memang sangat sulit, namun perlu diingat bahwa penundaan pemilu dapat berimplikasi pada perpanjangan periode," tuturnya.

Ray juga mencermati masih banyak permasalahan terkait integritas yang tercermin dari banyaknya pelaporan KPU kepada DKPP, akibat adanya kecurangan syarat verifikasi partai politik.

"Pelaksanaan Pemilu pun belum dimulai tetapi permasalahan terhadap integritas sudah terjadi," ucapnya.

Kemudian, dia menyebut Bawaslu juga memiliki permasalahan integritas. Dibuktikan pada kasus di Sumenep berupa politik uang dan menggunakan rumah ibadah sebagai kepentingan politik.

"Cara pandang Bawaslu juga perlu diperbaiki. Diketahui bahwa dalam PKPU hanya mengatur sanksi pada pelanggaran yang terjadi dalam masa kampanye," kata Ray.

Pada forum yang sama, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka mengingatkan pentingnya menjamin kualitas calon legislatif (caleg) perempuan. Para aktor politik tidak boleh hanya fokus pada syarat admin?i?stratif belaka, tetapi harus ditekankan pada kualitas.

"Pada realitanya, di Pemilu sebelumnya, ambang batas 30 persen pada perempuan bukan menjadi perhatian utama. Isu keterwakilan perempuan sangat menurun karena orang fokus isu pada pencalonan presiden," ujar Mike.

Di sisi lain, keterwakilan perempuan yang dibarengi dengan privilege tetapi tanpa kapasitas, itu juga tidak baik. Terlebih lagi, upaya penguatan kapasitas kader yang seharusnya urusan parpol malah menjadi tanggung jawab pihak luar.