Kolaborasi dan Ketersediaan Akses Kunci Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan

Selain akses, seperti disampaikan Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi dan Plt Kepala Balai Besar TNKS Pratono Puroso, kolaborasi multipihak juga diperlukan sebagai penunjang.

Mereka sependapat bahwa yang penting untuk turut andil dalam pengelolaan hutan adalah para pemangku kebijakan, sektor swasta, para akademisi, tenaga ahli, dan masyarakat sipil.

“Utamanya, masyarakat yang tinggal di sekitar TNKS. Interaksi mereka dan kerja samanya berdampak sama sekali pada hutan di TNKS,” ungkap Pratono Puroso.

Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi menambahkan, antara hutan dan masyarakat memiliki ikatan yang kuat. Sehingga kerja sama antar masyarakat di wilayah TNKS optimis bisa dilakukan.

“Hutan bagi masyarakat bukan saja soal sumber kehidupan, seperti air bersih dan wisata, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat bisa tahan terhadap bencana,” jelas Effendi.  

Adanya relasi kuat antara hutan dan masyarakat tersebut diakui juga oleh Ketua Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Maju Bersama Desa Pal VIII, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Rita Wati.

Rita mengaku apa yang menjadikannya tergerak untuk berjuang dalam mendapatkan akses kelola kawasan hutan adalah kesadarannya tentang potensi hutan yang luar biasa.

Di sisi lain, itu berhubungan pula dengan kesadaran bahwa pihak yang paling terdampak ketika hutan rusak adalah perempuan.