Komentari Rencana KPK Beli Mobil Dinas, BW Pakai Kata Sesat

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum Bambang Widjojanto melontarkan kritik keras atas rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeli mobil dinas untuk para pejabatnya.

Mantan wakil ketua KPK itu menganggap rencana pengadaan monil dinas tersebut tidak mencerminkan integritas dan kesederhanaan.

"Tindakan ini sekaligus sesat paradigmatis. Sedari awal KPK diprofil dan dibangun dengan brand image sebagi lembaga yang efisien, efektif dan menjunjung tinggi integritas dan kesederhanaan," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (16/10).

BW -inisial kondangnya- menambahkan, mobil dinas dengan kapasitas silinder (CC) tinggi tidak efisien dan efektif. Sebab, hal itu tidak berpengaruh langsung pada upaya percepatan dan peningkatan kualitas pemberantasan korupsi.

Selain itu, sambung BW, manajemen KPK telah dibangun dengan menerapkan single salary. Dengan demikian seluruh fasilitas sudah dijadikan bagian atau disatukan menjadi komponen gaji.

"Dengan menerima pemberian mobil dinas maka Pimpinan KPK telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik dan perilaku, karena menerima dobel pembiayaan dalam struktur gajinya," pungkasnya.

Sebelumnya KPK menyiapkan anggaran puluhan miliar untuk pengadaan mobil dinas bagi komisionernya, Dewas, serta pejabat eselon I dan II di lembaga yang kini dipimpin Firli Bahuri itu.

Khusus anggaran pengadaan mobil dinas ketua KPK dipatok Rp 1,45 miliar. Adapun anggaran mobil dinas untuk empat wakil ketua KPK dialokasikan masing-masing Rp 1 miliar.

Selanjutnya, mobil dinas untuk Dewan Pengawas (Dewas) dan enam pejabat eselon I KPK juga memperoleh mobil dinas masing-masing Rp 702 juta. Para pejabat eselon II KPK juga akan memperoleh mobil dinas yang total anggarannya mencapai Rp 14,6 miliar.(mcr3/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!