Kominfo: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Perlu Partisipasi Publik

jpnn.com, BANYUWANGI - Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Septriana Tangkary menuturkan pembangunan infrastruktur digital di IKN akan berkenaan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Ekonomi (SPBE) yang dikembangkan oleh Kemenkominfo.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini diusung sebagai ibu kota baru Indonesia yang pintar atau smart city.

Kehadiran IKN nantinya diharapkan akan mendorong transisi ekonomi hingga transisi energi yang ramah lingkungan.

“SPBE ini terkait penyediaan Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun ada tiga tahap, dengan salah satunya di IKN,” ujar Septriana dalam diskusi Genposting Temu Influencer 'Sejauh Mana Pembangunan IKN' di Banyuwangi, Jawa Timur pada (13/6).

Pada proses perencanaan dan pembangunan IKN, Septriana menekankan tentang partisipasi masyarakat dan inklusivitas.

Septriana menjelaskan dalam lampiran Undang-Undang (UU) no. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran dan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

“Pemerintah tidak membangun ini sendiri, tetap seluruh masyarakat diajak guyub. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jangan ragu untuk menyampaikan konten positif dan membangun untuk pemerintah,” seru Septriana.

Terkait dengan pembangunan IKN, Tenaga Ahli Pimpinan Bidang Kerja Sama dan Ekonomi Kreatif, Otorita Ibu Kota Nusantara, Panji Himawan menyampaikan terdapat sembilan Wilayah Perencanaan (WP) yang dibuat di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang diharapkan akan menjadi penggerak ekonomi di IKN dan Indonesia.