Komisi II DPR Sambut Positif Rencana Mendagri Tito Mengevaluasi Pilkada Langsung

Nah, Arwani menyatakan kalau saat ini pemerintah melalui Mendagri Tito ingin serius melakukan evaluasi terhadap UU Pilkada langsung, pihaknya menyambut positif rencana tersebut.

“Mari kita bahas bersama-sama dengan melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat terhadap persoalan ini,” ungkap Arwani.

Apakah rencana perubahan UU Pilkada dapat dibahas di periode saat ini? Arwani menjelsslan dalam rapat internal Komisi II DPR beberapa waktu lalu, telah menyepakati beberapa usulan RUU dalam program legislasi nasional (prolegnas), di antaranya adalah RUU Pilkada.

Meski dari sisi waktu, mustahil pembahasan perubahan UU Pilkada hingga pengesahan dapat diterapkan untuk Pilkada Serentak 2020 mendatang.

"Di poin ini menjadi peluang bagi seluruh stakeholder untuk turut membahas dan mengkaji rencana perubahan UU Pilkada secara komprehensif dan partisipatif," pungkasnya.(boy/jpnn)