Komisi III Desak KPK Usut Suap di Proyek Hambalang
Direksi Adhi Karya dan Wika Disebut-sebut Banyak TerlibatKamis, 21 Juli 2011 – 08:56 WIB
“Jika sudah melibatkan perusahaan negara dan dana APBN, maka itu sudah menjadi domain publik, dan KPK sebetulnya mudah saja jika mau mengusut tuntas kasus ini cukup panggil direksinya, croscek, lihat keberadaan proyeknya, dari situ biasanya ada temuan janggal yang bisa dijadikan KPK sebagai bahan untuk investigasi lebih mendalam,” paparnya.
Sementara itu, pandangan serupa juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indonesia, Ahmad Erani Yustika, pasar konstruksi nasional, khususnya skala besar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan sebagainya memiliki karakter yang oligopsoni atau didominasi pemain tertentu saja. Pemainnya bisa pemerintah dan BUMN. Memang ada beberapa swasta tapi skalanya terbatas. Hal tersebut bisa dikatakan rawan praktik penyalahgunaan wewenang baik oleh pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan untuk mengambil keuntungan pribadi maupun golongan.
“Pemerintah atau oknum pejabat pemerintah dan kroninya termasuk broker-broker proyek, yang memiliki kuasa, dapat dengan mudah mengatur segala sesuatunya, sehingga setiap keputusan yang diambil sedapat mungkin menguntungkan dirinya,” ujarnya.