Komisi III DPR dan Jatam Ungkap Banyak Kejanggalan

Inilah yang dikritik keras Anggota Komisi III Muslim Ayub. Politikus PAN itu melihatnya sebagai pembiaran sehingga Kapolres Lumajang maupun Kapolda Jatim harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Hal senada disampaikan politikus PDIP Masinton Pasaribu.

Menurut Masinton, negara harus hadir di tengah masyarakat. “Kehadiran negara melalui aparat penegak hukumnya jangan sampai hanya berpihak pada pengusaha dan pemodal,” tegas Masinton.

Bahkan, Masinton juga mengingatkan pemerintah daerah jangan sampai jadi beking pengusaha. Ini ditegaskannya karena melihat gelagat tidak wajar dari Pemda Lumajang dan Jawa Timur.

“Pemda jangan belok-belok. Dinas Pertambangan Provinsi maupun Kabupaten sudah mulai menutupi bahwa perusahaan di sana sudah tak beroperasi, tapi ternyata masih beroperasi,” kata Masinton.(fat/jpnn)