Komisi IV DPR RI Apresiasi Program KLHK untuk Pemberdayaan Masyarakat

Menteri Siti pun meminta kepada jajarannya agar untuk semakin meningkatkan keberhasilan upaya rehabilitasi lahan dengan melibatkan masyarakat.

"Masyarakat harus diberikan keuntungan secara ekonomi  dari menanam pohon," ujarnya.

Menteri Siti Nurbaya menjelaskan saat ini pemerintan sedang menyelesaikan peraturan terkait Nilai Ekonomi Karbon dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya. "Kegiatan RHL ini ada aspek ekonominya, yaitu dari karbon. Masyarakat harus diberi tahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon, KLHK harus  selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan," tegasnya.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini,  hingga masa transisi menuju akhir Covid-19,  kegiatan RHL dapat menjadi sarana kerja masyarakat sehingga bisa mendapatkan penghasilan. RHL yang dilakukan melalui vegetatif, penanaman pohon atau melalui kegjatan konstruksi sederhana bangunan konservasi tanah dan air seperti dam penahan juga penjagaan tebing dari longsor dan erosi besar (gully plag).

Atasi Lahan Kritis

Plt. Direktur Jenderal PDASHL Hudoyo menyatakan bahwa upaya Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RHL) terus dilakukan oleh KLHK untuk mengatasi lahan kritis. Upaya RHL di Pulau Jawa yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah seluas 354.183 Ha, yang terdiri dari RHL di dalam kawasan hutan (lindung dan konservasi) seluas 79.667 Ha, dan RHL insentif di luar kawasan hutan seluas 274.515 Ha, melalui kegiatan KBR sebanyak 2.407 unit (78,8 juta batang), KBD sebanyak 57 unit (3,4 juta batang), serta bibit dari persemaian permanen sebanyak 60,4 juta Batang, dan bibit produktif sebanyak 5,1juta batang.

Upaya menangani lahan kritis ini akan sangat berpengaruh terhadap menguatnya daya dukung DAS dan mengurangi kejadian bencana hidrometeorologi.

Sedangkan upaya pemulihan lahan kritis di Pulau Jawa mendesak untuk  dilaksanakan, baik dilakukan secara fisik melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan pembuatan bangunan sipil teknis, maupun dengan membangun kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah dan swasta