Komisi IX DPR RI Sebut Intervensi Stunting Harus Komprehensif

”Saya minta Kementerian Kesehatan juga ajak tenaga kesehatan di luar dokter,” ungkapnya. Ini bertujuan agar masukan kepada pemerintah lebih beragam. “Dalam public health nursing keterlibatan perawat, ahli gizi, dan bidan masih terabaikan. Padahal itu penting agar keluarga mandiri,” imbuhnya.

Edy juga menyarankan ada kelas prenatal untuk ibu hamil. Ini untuk membantu mengawasi kondisi kehamilan dan pengasuhan pada anak. Selama ini pemerintah ada sertifikasi untuk calon pengantin melalui KUA.

Termasuk diaplikasikan ke ibu hamil. “Kalau ada ibu dengan gangguan kehamilan, anemia, atau malnutrisi bisa tedeteksi dan ditangani hingga betul-betul sehat,” ujarnya.

Edy mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumedang yang telah menerapkan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk penanganan stunting.

Kabupaten Sumedang telah mampu mengambil dan memvisualisasi data untuk menjadi bekal dalam berbagai kebijakan intervensi stunting.

“Kita membutuhkan sistem data yang mampu memetakan di mana lokasi keluarga stunting dan berapa jumlahnya? Termasuk yang berpotensi stunting,” ungkapnya.

Berbekal data itu, tenaga kesehatan dapat mendatangi keluarga tersebut guna memberikan intervensi spesifik anak stunting sesuai penyebabnya. Keluarga pun harus diedukasi dan dibantu untuk memanfaatkan resources yang dimiliki.(mcr10/jpnn)