Komjak Siapkan Sanksi Lebih Berat
Para Jaksa yang Terlibat Kasus Suap UripRabu, 24 Desember 2008 – 06:21 WIB
Bandingkan saja dengan eksekutif, termasuk bupati, wali kota, dan pejabat eselon 1 lain yang mencapai 51 orang. Danang menambahkan, penanganan anggota DPR yang cukup menyita perhatian ternyata juga hanya delapan orang. Di antara kasus itu, mayoritas adalah skandal pengadaan barang dan jasa yang pembuktiannya relatif mudah. ’’Jarang sekali pengungkapan kasus korupsi yang sulit. Ini sangat kami tunggu,’’ terangnya.
Ketua KPK Antasari Azhar mengakui, penanganan KPK terhadap tindak pidana korupsi tidak berdasarkan jenis profesi. ’’Kami tidak pernah menargetkan berapa menjaring aparat penegak hukum dalam setahun,’’ ujarnya. Yang terpenting, kata Antasari, penindakan dilakukan saat ada indikasi tindak pidana. ’’Begitu tercium tindak pidana, kami turun,’’ ucapnya. (fal/git/agm)