Kondangan saat Warganya Kebanjiran, Gubernur Anies Disebut Tak Punya Empati

”Jelas itu saja belum cukup. Karena harus diimbangi dengan pendekatan non-teknikal atau non-struktural, seperti penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan perilaku masyarakat,” kata Kent.

Kent pun meminta kepada Pemprov DKI Jakarta cermat dalam melihat situasi ini. Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan stakeholder terkait diyakini mempercepat proses pembebasan lahan.

”Kalau tidak dinormalisasi, mau pakai cara apa lagi? Kalau tidak digusur apa ada kata lain? Normalisasi itu kalimat halus. Jangan bermain pakai kata-kata lah, kalau ujung-ujung, realitanya sama aja. Sekarang tugasnya diselesaikan dulu, dari pembebasan lahan sampai pembayaran ahli waris,” tegasnya.

Untuk saat ini, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta perlu fokus dalam membebaskan lahan untuk normaliasi Kali Ciliwung terlebih dahulu.

Apabila usaha ini selesai dilakukan, maka area di sekitar Kali Ciliwung diharapkan bisa bebas banjir setelah di sheet pile.

"Tidak akan sulit jikalau ada komitmennya, yang sulit itu kalau tidak dikerjakan dan banyak alasan. Lakukanlah pendekatan kapada masyarakat lewat secara human interest. Motornya ya gubernur," timpal Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Sebaliknya, jika Gubernur Anies Baswedan tidak ingin melakukan penggusuran kepada warga DKI Jakarta untuk normalisasi sungai karena enggan terbentur dengan janji kampanyenya, maka akan sulit terealisasi.

"Maka sejak awal saya sampaikan, masyarakat jangan dijadikan objek berharap adanya perubahan. Narasi harus selaras dengan bukti kerja. Mapping dan observasi dulu permasalahan di Jakarta, kalau memang enggak sanggup ya jangan jadi gubernur," ketus Kent.