Kondisi Politik Demokrasi Malaysia Keruh di Tengah Tantangan Menghadapi Pandemi Covid-19

Begitu juga dialog terkait lockdown, pembatasan pergerakan orang, penanganan C19, vaksin dan seterusnya berlangsung partisipatif.

Dialog yang berbeda pandangan adalah biasa dalam demokrasi yang subtantig, apalagi perbedaan perspektif diperlukan untuk melihat gambaran yang sebenarnya terjadi dari berbagai arah.

Parlemen Indonesia membuka diri dengan eksekutif dalam membuat kebijakan publik di masa pandemic Covid 19. Ini berbeda dengan kondisi politik di Malaysia.

"Kita mengikuti perkembangan pengumuman “Darurat Sipil Pendemi” Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 12 Januari 2021 lalu yang akan berlaku hingga 1 Agustus 2021. Semestinya, jika jarum waktu bisa diputar ulang, kebijakan tersebut mestinya melibatkan dan mendengar suara wakil rakyat yang ada di parlemen seperti yang diatur dalam prinsip “rukun Negara Malaysia 1970," tututnya.

Faktanya tidak terjadi, terkait keadaan darurat kerajaan yang cenderung mengabaikan prinsip checks and balances antara eksekutif dan legislatif, yang dihormati dan dipatuhi oleh semua negara yang menjunjung tinggi demokrasi universal dan subtantif yang mempertimbangkan kedaulatan rakyat.

Sangat disayangkan jika kegiatan parlemen Malaysia “digantung/dihentikan”. Hal ini menandakan Malaysia kian menuju monarchy absolut.

"Kita berharap ada rekonsiliasi dan kerja sama yang baik antara Yang Dipertuan Agung, Perdana Menteri, para anggota parlemen faksi UMNO Pakatan Harapan-Perikatan Nasional dengan faksi Oposisi (Pakatan Rakyat). Alangkah indahnya jika parlemen dan eksekutif di negeri serumpun ini saling berdialog dalam mekanisme cheks and balances, yang di Pertuan Agong, mau melibatkan dan mendengar kekhawatiran dan peringatan dini yang disampaikan untuk semua pihak yang menjadi warga negara jiran nusantara ini. Kita tidak ingin Malaysia terperangkap dalam monarchy absolut ketika dunia di puncak pendemi ini. Kepemimpinan di masa krisis tokoh-tokoh tersebut sedang diuji dan diawasi oleh pengamat kawasan dan aktor politik global. Ke mana arah demokrasi negara-negara di masa pendemi? Semoga rakyat Malaysia dan nusantara dikelola secara demokratis di masa pendemi ini," pungkas Syafuan Rozi. (flo/jpnn)