Konfederasi atau Koalisi Harus Sebelum Pemilu

Kamis, 15 Juli 2010 – 21:34 WIB

Selain itu, Arbi juga menyarankan pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu kepala (Pemilukada) dilaksanakan serentak sebagai konsistensi dari keputusan konfederasi atau koalisi sebelum pemilu. "Manfaatnya agar sistem presidensil efektif sehingga nantinya dihasilkan dua kubu di DPR, kubu penguasa dan oposisi dengan sikapnya yang jelas," kata Arbi.

Arbi Sanit menyebutkan saat ini kondisi politik serba abu-abu dan tidak bisa dibedakan antara koalisi dan oposisi. "Sekarang semua jadi serba abu-abu dan tidak bisa dibedakan mana oposisi dan mana yang koalisi karena oposisi bisa sejalan dengan program pemerintah, sementara yang koalisi justru berseberangan," tegasnya.

Di tempat terpisah, pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi mengatakan ide konfederasi akan mengancam partai besar karena tidak dapat tambahan suara dari partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT). "Jika konfederasi diakomodasi dalam undang-undang, pasti membuat partai besar tidak lagi mendapatkan tambahan kursi dari suara partai yang tidak lolos PT," tegasnya.

Dijelaskannya, pada Pemilu 2009 lalu, ada sekitar 20 persen suara sah hasil Pemilu 2009 milik konstituen partai tidak lolos PT 2,5 persen yang kursinya dibagikan secara proporsional ke partai lolos PT. "Partai mana yang mau kehilangan kursi lalu diberikan ke pihak lain secara gratis?. Dan ini pasti bakal ditolak partai besar. Karena ide ini mengancaman posisinya,” tegas Burhanudin. (fas/jpnn)