Semua itu harus disiapkan keraton sebelum masuk ranah pemerintahan di DPRD. Untuk memastikan semua proses tersebut berjalan secara tepat (presisi), rombongan pemerintah pusat hadir langsung di Jogjakarta. "Waktunya sudah mepet sekali. Ini kurang beberapa hari sebelum masa jabatan gubernur habis," ujar Ganjar."(bay/pri/c5/agm)
JAKARTA - Konflik internal di lingkungan Pura Pakualaman berpotensi mengganggu penetapan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil