Korban Lapindo Diminta Ikuti Aturan

Pemerintah Ancam tanpa Kompromi

Jumat, 12 September 2008 – 11:11 WIB

Dia mengaku, selama ini sejumlah penanganan masalah sosial macet karena terhambat perbedaan pandangan di antara korban lumpur. Bahkan, jelas dia, beberapa orang ternyata diketahui bukan korban lumpur. ’’Nanti-nanti, kami tidak ingin situasi seperti yang lalu-lalu terulang terus,’’ ujar politikus asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Selain Bachtiar, dari pihak pemerintah, rapat kerja tersebut diikuti Menteri PU Djoko Kirmanto, Mendagri Mardiyanto, Dirjen Anggaran Depkeu Ani Ratnawati, Kepala BPLS Sunarso, dan beberapa lainnya. Bupati Win Hendarso serta perwakilan anggota DPRD Sidoarjo juga hadir. Tak terkecuali sejumlah personel PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya.

Pernyataan Bachtiar yang siap bersikap lebih tegas itu didukung sejumlah anggota DPR. Ketua TP2LS Priyo Budi Santoso menyatakan sudah seharusnya BPLS memilih sikap tersebut. ’’Itu yang kami tunggu-tunggu sejak dulu,’’ ungkap politikus asal Partai Golkar tersebut.

Menurut Priyo, ketegasan tersebut akan berdampak pada percepatan penanganan. Semakin cepat penanganan, kata dia, akan menyelamatkan ribuan korban lumpur. ’’Sebagian kecil yang lain tetap harus dimanusiakan, tapi jangan sampai merusak nasib yang lainnya,’’ ujarnya.

JAKARTA – Pemerintah siap menyelesaikan masalah lumpur Lapindo dengan cara tegas. Mereka tidak akan berkompromi lagi terhadap warga yang sulit

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next