Korupsi di Birokrasi Lebih Sulit Disentuh

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum pidana Universitas Jayabaya Umar Husin mengatakan, korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hanya salah satu contoh kasus megakorupsi.

Karenanya dia tidak terlalu kaget saat kasus e-KTP itu muncul ke permukaan.

Dia mengatakan, kalau korupsi sektor minyak dan gas dibongkar mungkin akan muncul kasus lebih besar.

"Ini banyak sekali kasus yang megakorupsi," kata Umar dalam diskusi Partai Politik dan Budaya Korupsi di Jakarta, Senin (24/4).

Dia menjelaskan, kasus korupsi yang besar bukan yang ada di DPR. Sebab, DPR tidak mengelola anggaran yang besar.

"Apa sih korupsi di DPR? Tapi karena masyarakat sudah diarahkan ke DPR, jadi DPR yang disorot terus," katanya.

Umar menegaskan, justru kasus yang besar adalah di eksekutif. Dia menegaskan, potensi penyelewengan dan korupsi di eksekutif lebih besar. Sebab, dari sisi anggaran yang dikelola eksekutif itu lebih besar daripada DPR.

Namun Umar mengakui eksekutif lebih sulit disentuh dalam kasus korupsi. Memang belum ada penelitian pasti yang bisa mengetahui penyebabnya.