Korupsi Hambat Pembangunan Otda
Rabu, 26 November 2008 – 14:48 WIB
Fenomena ini, lanjut Laode, sungguh memprihatinkan karena penentuan alokasi anggaran belanja lebih banyak ditentukan secara kompromistik antara eksekutif dan legislatif di daerah. "Rakyat tidak mengetahui persis, mereka diikutkan hanya simbolik. Kasus seperti ini masih terjadi.”
Keadaan diperparah karena arahan vertikal dari instansi di pusat ke instansi daerah untuk
pelaksanaan program justru menciptakan kolaborasi konspiratif dengan pihak-pihak terkait di daerah. “Daerah menperoleh uang dengan uang, membeli uang untuk mendapatkan uang,” ujar Laode dalam diskusi publik “Desentralisasi Korupsi: Carut Marut Otonomi Daerah” kerjasama DPD dengan Pusat Kajian Anti-Korupsi (PuKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (26/11).