KPK Bisa Kena Denda Adat Papua Rp 10 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah massa dari Aliansi Pemuda Papua Indonesia (APPI) menggelar aksi demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/2).

Aksi itu digelar untuk menyampaikan protes terhadap lembaga antirasuah yang diduga melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Masyarakat Papua pun mengirim karangan bunga ke depan gedung KPK. Isinya meminta KPK meminta maaf atau dijatuhi denda adat sebesar Rp 10 triliun.

Salah satu koordinator aksi bernama Otis Iryo mengatakan, denda adat masih berlaku di Papua meliputi lima wilayah yakni Ahim Ha, Lapago, Meepago, Mamta, dan Saeran.

Denda adat ini kerap diterapkan masyarakat Papua untuk menyelesaikan sejumlah masalah di antara warga mulai dari pencemaran nama baik, perkawinan, perebutan hak hingga perang suku.

Secara konstitusi, kata dia, denda adat ini diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4

Otis kemudian menyebut KPK telah mempermalukan Gubernur Papua di mata publik. Padahal, Lukas Enembe merupakan salah satu kepala suku besar di wilayah hukum adat Papua.

"Rakyat Papua sangat marah, ini menyangkut harkat, martabat, dan wibawa pemimpin kami yang telah direndahkan oleh KPK," ujarnya.