KPK Didesak Bongkar Mafia Hukum di DPR

JAKARTA - Pernyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompoel tentang adanya mafia hukum di DPR diyakini bukan sekedar pepesan kosong. Ruhut pun diminta serius jika memang hendak membongkar praktik mafia hukum di Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum. Namun demikian, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pro-aktif mengusutnya.

Hal itu dilontarkan pengamat politik Universitas Indonesia, Iberamsjah saat dihubungi wartawan di gedung DPR RI, Senin (1/5). Iberamsjah meyakini Ruhut tak sekedar cuap-cuap tentang praktik mafia hukum di DPR. Karenanya, Iberamsjah menganggap sudah semestinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk menelusuri praktik mafia hukum di Komisi yang juga menjadi partner kerja KPK itu.

"KPK ceroboh jika tidak melihat permainan para mafia itu. Masyarakat saja bisa melihat kok karena praktiknya kasatmata dan terang-terangan," ujarnya.

KPK, sebutnya, sebenarnya tidak akan kesulitan menelusuri praktik mafia hukum termasuk dalam hal transaksi perkara. Pasalnya, KPK bisa melakukan penyadapan untuk mengendus transaksi perkara yang diyakini bisa bernilai miliaran rupiah.