KPK Didesak Usut Kasus Korupsi di Buton

jpnn.com - JAKARTA - Advokat Dian Farizka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan korupsi pembangunan kantor bupati dan DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Dian sudah melapor kepada dua institusi penegak hukum itu, Kamis (18/11). Menurut Dian, ada dugaan korupsi dalam pembangunan yang dilakukan di era Bupati Buton, LM Sjafei Kahar itu. 

Dia mengatakan, diduga dilakukan penunjukan langsung kepada PT Adhi Karya untuk melaksanakan pembangunan yang proyeknya menggunakan APBD Buton tahun 2004 senilai Rp 7,7 miliar.  

"Saya akan mengawal dan mendorong agar Kejaksaan Agung dan KPK cepat melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sampai berakhir ke meja hijau, karena kasus ini sudah lama tidak tersentuh,"  kata Dian di Jakarta, Jumat (18/11). 

Dian menjelaskan, kasus ini juga sudah pernah dilaporkan beberapa LSM, namun belum ada tindak lanjutnya. Karenanya Dian yang menduga ada potensi korupsi akan membuka lagi sehingga masyarakat Buton bisa mengetahui  kebenaran yang sesungguhnya. 

"Kalau untuk alat bukti saya kira lengkap dari perjanjian kontrak, kuitansi pembayaran dan masih banyak lainnya," klaim Dian. 

Dia heran masa untuk pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRD dengan dana sebesar itu dilakukan dengan PL.  Kalau pekerjaan hanya Rp 50 juta atau Rp 100 juta tidak masalah.  

"Memang ada peraturan yang membolehkan kalau pekerjaan senilai Rp 7.771.640.000 dengan cara penunjukan langsung? Kalau ada peraturan yang membolehkan, biar saya jadi kontraktor saja," kata Dian.